Post Page Advertisement [Top]

artikelwansori

Siapa yang lebih berhak jadi kepala Puskesmas Dokter atau Sarjana Kesehatan Masyarakat?

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar Puskesmas. Pemerintah menetapkan kriteria personalia yang mengisi struktur organisasi Puskesmas disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit Puskesmas.  Sedangkan khusus untuk Kepala Puskesmas kriteria tersebut, harus seorang sarjana dibidang kesehatan. Kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat.
Ketika penulis mendapat penghargaan Teladan I dari Menteri Kesehatan sebagai tenaga kesehatan masyarakat dari  Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2005. Lantas, tahun  2006 penulis diberikan kesempatan untuk menjadi Kepala Puskesmas Teluk Lubuk selama 3 tahun. Selanjutnya, ditugaskan ke Puskesmas Tebat Agung, tahun 2009. Puskesmas ini lebih besar dari Puskesmas sebelumnya.  Di Puskesmas Tebat Agung, penulis sebagai pimpinan terlama yaitu selama 8 tahun. Tentu, ini pemecah rekor. 
Sejak awal diangkat menjadi kepala Puskesmas penulis merasa bangga karena dapat membuktikan bahwa tidak hanya lulusan kedokteran yang mampu menjalankan roda organisasi. Ini disebabkan Puskesmas punya “multy job” tetapi dapat dilakukan oleh lulusan kesehatan masyarakat. Itu kebanggaan dan prestasi. Puskesmas adalah “multy job” karena banyaknya pekerjaan yang berasal dari instansi lain yang harus dikerjakan oleh Puskesmas. Misalnya, program Keluarga Berencana (KB), TMMD (Tim Kesehatan), Polri (Visum), Pendidikan (PKPR), BNPB Karhutla (Tim Kes), PKK (POKJA IV), Satlantas Lebaran (TIM Kes Poskotis), Kepramukaan (SBH), dll. 
Dalam perkembangan selanjutnya sejak tahun 2009, untuk menjadi Kepala Puskesmas tidak lagi mengacu kepada prestasi dan kemampuan. Hal ini disebabkan kedudukan sebagai kepala Puskesmas  sudah ditunggangi oleh berbagai kepentingan. Diantaranya,kepentingan Politik, kedekatan seseorang terhadap pejabat politik dan atau pejabat birokrat, maupun titipan pejabat politik dan atau pejabat birokrat. 
Adanya intimidasi politisi pada institusi kesehatan diberbagai bidang. Misalnya, penempatan lulusan baru tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu sebagai tenaga kerja sukarela dan honorer. Pelaksanaan kegiatan Fogging tanpa SOP. Rujukan pasien tanpa pemeriksaan. Pengalihan usulan rehab bangunan. Setelah adanya campur tangan politisi dalam bidang kesehatan, tentu memberi perubahan arah kebijakan. Yakni kebijakan di tingkat Dinas Kesehatan maupun di tingkat Puskesmas yang tidak sesuai dengan profesi. Penulis berharap pihak birokrasi bidang kesehatan dapat membuat suatu peraturan atau semacam ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilanggar oleh kebijakan politik atau lembaga tertentu. 
Berdasarkan Permenkes 75  Tahun 2014 pasal 33 ayat 2 dan 5 bahwa, Kepala Puskesmas merupakan seorang tenaga kesehatan dengan kriteria sebagai berikut : 
1.     Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat.
2.     Masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan
  1. Telah mengikuti pelatihan managemen puskesmas (MP)
  2. Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan, maka kepala Puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga (D-III)

Oleh karena, Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan bidang kesehatan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yakni, bidang Pengobatan (Kuratif), Pencegahan (Preventif) dan Penyuluhan (Promotif) sehingga dibutuhkan tenaga-tenaga terampil untuk memberikan pelayanan yang bermutu. Untuk mendapatkan tenaga-tenaga bermutu tersebut diperlukan seorang manajer yang memiliki jiwa kepemimpinan yang mumpuni dan memiliki kecerdasan baik kecerdasan secara kognitif, afektif dan konatif. Hal itu akan jadi bahan pokok berkomunikasi antara leader ke staf dan ke masyarakat. 
Sebagai pertimbangan bahwa, pemimpin ideal adalah pemimpin yang mahir berkomunikasi terhadap staf dan masyarakat secara baik, karena fungsi komunikasi itu sendiri meliputi penyampaian informasi, sosialisasi kemasyarakatan, motivasi, perdebatan dan diskusi, pendidikan, memajukan kebudayaan, hiburan, integrasi. 
Intimidasi Politisi terhadap Kebijakan Birokrasi Profesi yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) justru akan merubah haluan visi dan misi institusi. Sebagai pengejawantahan dari UUD 1945 pasal 28 ayat 1, 2 dan 3, maka untuk mewujudkan ke 3 ayat tersebut sangat membutuhkan goal setting yang bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa, dan untuk itu berlaku rumus the man behind the gun dan the right man on the right palace, karena segala sesuatu sangat bergantung kepada siapa pengendalinya dan bagaimana cara meletakkan sesuatu itu untuk menjadi manfaat bagi masyarakat. 


Wansori Daya D
061901002
Magister Ilmu Komunikasi 
Stisipol Candradimuka Pelambang

No comments:

Post a Comment

Bottom Ad [Post Page]