Post Page Advertisement [Top]

ariaartikel

Potret Demokrasi Dalam Bingkai Kecurangan

POTRET DEMOKRASI DALAM BINGKAI KECURANGAN
Oleh: Aria Laksana (061901022)


Ketidakabadian adalah keabadian itu sendiri. Ketidakabadian selanjutnya kita maknai sebagai perubahan. Yakni, mundur atau maju sesuai ekspektasi hidup manusia yang secara kodrati selalu bergerak maju, memperbaikai, maupun  menginovasi dalam segala lini kehidupan. Perubahan kearah kebaikan, tidak luput terjadi pada lembaga social. Misalnya sistem kekuasaan absolut raja kemudian berkembang semakin terbuka menjadi kekuasaan kepada rakyat. Kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dalam negara disebut dengan demokrasi.
Demokrasi mensyaratkan pemilihan kepemimpinan lembaga sosial dari rakyat, secara adil, terbuka dan didasari kejujuran. yang diperuntukkan kepada rakyat dengan harapan dapat mengedepankan kepentingan bersama. Negara sebagai wujud dari lembaga sosial, maka sangat membutuhkan mekanisme pemilihan dalam menjalankan kekuasaan. Distribusi kekuasaan, utamanya berada di  lembaga eksekutif dan legislatif. Mekanisme ini jadi ujung tombak penentu arah kemana Negara kedepan akan dibawa. Kebijakan akan ditentukan oleh keterwakilan rakyat yang dihasilkan melalui Pemilihan Umum.
Dalam pelaksanaan pemilihan umum, prinsip utama untuk menang, maka konstestan harus mampu menjadi mayoritas dengan meraup suara sebanyak-banyaknya dari konstituen. Di sini lah, masalah muncul. Bermula dari hasrat menang dan berkuasa, mendorong perilaku konstentan menghalalkan segala cara. Inilah  yang menorehkan cacat demokrasi akibat pelanggaran dan kecurangan. Konsekuensi dari hasrat dan ambisi menang dan  berkuasa tersebut adalah membutuhkan pembiayaan besar, dan sulit dinalar.  
Pemilihan umum (pemilu), yakni Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif, maupun  Pemilihan Presiden, memiliki intrument pada sistem sophisticated, detail dan komprehensif. Bandit politik bercokol kuat pada instrument sistem tersebut. Ditambah lagi budaya politik elektoral di Indonesia masih sebatas elektoral prosedural sehingga potensi pelanggaran dan kecurangan sangat terbuka lebar dan mudah untuk dimanipulasi. Pendidikan politik masyarakat yang rendah turut melanggengkan praktek tersebut. Kondisi ini secara subjektif dapat dikatakan sangat menguntungkan incumbent  yang dapat dengan leluasa “mengkondisikan” perangkat penyelenggara dalam hal rekrutmen-nya berjenjang sesuai tingkatan. Sebaliknya, kondisi objektifnya pun dibaca oleh competitor, lantas  melakukan “pengkondisian” yang sama. 
Perang pertama adalah menguasai perangkat penyelenggara pemilihan umum. Perang penguasaan perangkat penyelenggara pemilu menjadi bagian krusial dalam strategi pemenangan. Betapa tidak, dengan menguasai penyelenggara sama artinya menguasai data pemilih. Dalam penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus melalui tahapan awalan. Dimulai dari penyusunan Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) dilanjutkan dengan pemutakhiran menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum akhirnya menjadi DPT. Dari proses ini pun sudah membuka ruang pelanggaran maupun kecurangan, sebut saja terdaftarnya pemilih ganda di DPT, adalah potensi menjadi penggelembungan data pemilih yang merupakan hulu dari penggelembungan perolehan suara. Pelanggaran atau kecurangan dapat pula terjadi dengan dipersulitnya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPS untuk melakukan pendaftaran pada saat pemutahiran data pemilih sebelum ditetapkan menjadi DPT. Dapat juga dilakukan,  Pemilih yang terdaftar di DPT, maka tidak diberikan surat pemberitahuan memilih (Form C6).  Hal ini tentu dapat ditengarai akan merugikan salah satu pihak. Yakni potensi kehilangan kesempatan keterpilihannya dalam kontestasi politik yang tengah berlangsung. Ulasan tersebut hanya sebagian kecil kerja-kerja dari badit politik electoral, masih bejibun jumlahnya.  Kerumitan proses elektoral  dapat menjadi “mainan” untuk mendukung hasrat berkuasa para pihak kontestan politik.
Perang kedua, adalah penguasaan untuk melakukan perekaman, pengawasan serta pengawalan semua tahapan elektoral (sebelum, saat dan sesudah). Perekaman dimaksudkan sebagai kerja pendokumentasian per tahapan electoral. Dokumentasi dari perekaman tersebut dapat menjadi data utama dan dapat dijadikan alat bukti otentik, bila dikemudian hari terjadi perselisihan elektoral akibat dari pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak kompetitor maupun dilakukan pihak penyelenggara, terlebih untuk memenangkan salah satu pihak kontestan.
Pengawasan ditujukan untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan pihak kompetitor maupun dari pihak penyelenggara. Sedangkan kerja pengawalan adalah untuk mengamankan hasil electoral berupa rekap penghitungan suara. Sering terjadi rekap suara hasil pemungutan suara dari TPS yang tertuang dalam Form C1 ditemukan berbagai macam versi, titik paling krusial pertarungan politik justru berada pada fase ini. Berdasarkan Pasal 58 huruf (d) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu : “meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS”. Perubahan data hasil suara seringkali terjadi pada masa rekapitulasi yang sebagaimana amanat UU memiliki waktu sempit sehingga sangat penting untuk melakukan pengawalan hasil suara dari TPS. Kerja perekaman, pengawasan dan pengawalan tersebut hanya mungkin dilakukan oleh saksi yang terlatih secara mental dan terlebih lagi pengetahuan elektoral yang mumpuni.



Kompleksitas rekapitulasi dalam himpitnya waktu yang disyaratkan, man power dengan kemampuan beragam mengharuskan input data manual secara akurat. Disini, celah pelanggaran dan kecurangan masih tetap terbuka lebar, input data perolehan suara kini menjadi menjadi sasaran. Wacana e-voting (electronic voting) dikumandangkan untuk diberlakukan di Indonesia idealnya dipandang mampu memangkas secara efisien alur waktu pengolahan data karena dapat menghitung hasil perolehan suara secara cepat dan akurat langsung dari TPS ke pusat data KPU. Berbeda dengan pemilihan konvesional yang menggunakan kertas suara yang mengharuskan penghitungan fisik secara manual. Jika tidak dilakukan dengan teliti akan mengalami selisih yang berpengaruh pada hasil perolehan suara. 
Digitalisasi demokrasi melalui e-voting harus beriring seimbang dengan perkembangan teknologi informatika. Dengan demikian dapat menjamin tata laksana yang diharapkan, yaitu pemilu yang zero pelanggaran dan kecurangan karena tidak melibatkan campur tangan manusia dalam hal pengolahan data lebih khusus penghitungan perolehan suara. Ini memang bukan perkara mudah untuk mengaplikasikan system digital e-voting. Tentu,  memerlukan campur tangan kuasa Negara mulai dari payung hukum sampai dengan upaya teknologi pendukung.
Tantangan terbesar system electoral e-voting adalah tetap menjamin azas transparansi, aman, rahasia. Selain aspek penjaminan hak-hak demokrasi yang terbebas dari unsur pelanggaran dan kecurangan, Negara melalui penyelenggara terkait, harus juga dapat menjamin berjalannya system dengan tingkat keamanan tinggi untuk mengantisipasi peretasan. Dengan demikian, demokrasi sepenuhnya dapat kepercayaan yang penuh dari rakyat sehingga keberlangsungan Negara menjadi seutuhnya kehendak rakyat karena telah terbebas dari pelanggaran dan kecurangan.  Potret demokrasi nampak jauh lebih berwibawa dengan bingkai baru, yakni bingkai kejujuran dengan dukungan jaminan keamanan dan tranparansi. 

Aria Laksana
Mahasiswa S2 Komunikasi
Stisipol Candradimuka Palembang

No comments:

Post a Comment

Bottom Ad [Post Page]