Post Page Advertisement [Top]

artikelsaipul

Peran Panwaslu Kecamatan Setelah Lahirnya UU No.7 Tahun 2017 Pada Pemilu 2019

Masyarakat lebih mengenal KPU (Komisi Pemilihan Umum) dibanding Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Padahal, peran Panwaslu dalam pengawasan Pemilu menjadi sangat penting, demi terwujudnya pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis. Berbagai pelanggaran dapat muncul disebabkan kurang berperannya Panwaslu saat penyelenggaraan Pemilu. Berhasilnya Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu, namun keberhasilan Pemilu juga merupakan tanggung jawab Panwaslu, Indikator keberhasilan pengawasan Pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya preventif (pencegahan) yang optimal dan efektif, sambil menyiapkan penanganan dan penindakan pelanggaran yang cermat.
            Pada awalnya, pengawas pemilu dibentuk oleh LPU (Lembaga Pemilihan Umum) dengan nama Panwaslak Pemilu (Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu) yang saat itu LPU masih di bawah naungan Kementrian Dalam Negeri. Lantas di era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Berdasarkan amanat UU No.12 tahun 2003 terjadi perubahan mendasar terkait  kelembagaan pemilu. Dibentuklah sebuah lembaga penyelenggara pemilu bersifat independen, sehingga perubahan pun terjadi LPU berganti nama menjadi Komisi Pemilihan Umum. Panwaslak Pemilu berubah nama menjadi Panwaslu, sebagai pendamping KPU dalam penyelenggaraan pemilu, masih dalam naungan satu atap dengan KPU tetapi memiliki tugas berbeda,
         KPU bertugas untuk melaksanakan pemilihan secara umum, sedangkan bawaslu bertugas sebagai pengawas tahapan pemilu. Yakni menerima pengaduan, menagani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu. Keanggotaan panwaslu berdasarkan UU no.12 tahun 2003 hanya sampai pada tingkat panwaslu kecamatan, namun akhirnya di kuatkan oleh UU no.22 tahun 2007, lembaga ad hock panwaslu berubah menjadi BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), walau demikian kewenangan perekrutannya masih ditangan KPU dan keanggotaan nya pun bertambah hingga pada tingkat Kelurahan/ Desa. 
         Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. 
         Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu, pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu.
         Jajaran Bawaslu pada tingkat kecamatan yaitu Panwaslu kecamatan yang dulu dikenal sebagai panwascam.Lembaga ini merupakan ujung tombak pengawasan awal mula menjalankan tugasnya berdasarkan amanat undang-undang no.12 tahun 2003. Disebabkan panwaslu hanya di bentuk hingga tingkat kecamatan. Alasan ini didasarkan luasnya wilayah teritorial kecamatan serta banyaknya desa dan kelurahan, serta cakupan pengawasan yang luas maka panwaslu memperbanyak keanggotaanya hingga pada tingkat desa dan kelurahan yang dikenal dengan sebutannya Panitia Pengawas Lapangan PPL dengan dasar hukum undang-undang no.22 tahun 2007.
         Dalam menjalankan fungsinya seluruh jajaran bawaslu, dari tingkat pusat hingga ke desa, begitu juga panwaslu kecamatan berpedoman pada undang undang. Memiliki tugas dan wewenang diantaranya : 
1.     Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, yang meliputi :
a.     Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
b.     Pelaksanaan kampanye.
c.     Logistik pemilu dan pendistribusiannya.
d.     Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara hasil pemilu.
e.     Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK.
f.      Proses rekapituasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS.
g.     Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.
2.     Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
3.     Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti.
4.     Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang.
5.     Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
6.     Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu.
7.     Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
         Semua tugas dan wewenang panwascam ini diatur dalam undang undang penyelenggara pemilu no.15 tahun 2011. Kedudukan Panwaslu Kecamatan sebagaimana diatur dalam pasal 72 dan 73 UU No. 15/2011. Kedudukan itu terdiri dari tiga anggota meliputi seorang Ketua merangkap anggota dan dua orang anggota. Mereka memenuhi persyaratan dan telah menempuh tahapan-tahapan seleksi dan dinyatakan lulus oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. Persyaratan dalam rekrutment Bawaslu/ Panwaslu diatur dalam pasal 85. Panwascam pun di bantu kesekretariatan sebagaimana diatur pada pasal 108 UU No. 15/2011 dan PP No.49/2008. 
            Jika dilihat sepintas dari tugas dan wewenangnya yang di atur oleh undang-undang no.15/ 2011, maka sepertinya panwascam sudah sangat lengkap dan mempuni.  Namun, ternyata itu masih kurang, disebabkan panwascam terlihat hanya sebagai pembantu yang tugasnya hanya untuk mengawasi, yakni pengawasan terhadap penyelenggara pemilu, maupun terhadap peserta pemilu. Apalagi dalam menghadapi pemilu 2019, yang notabennya pemilu serentak, terjadi penggabungan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu dewan perwakilan daerah, jelas sekali bahwa panwascam perlu penguatan dengan penambahan tugas dan wewenangnya.
            Lahirnya undang undang no. 7 tahun 2017, memberikan jawaban bahwa panwascam menjadi lebih kuat, seperti tentara yang diberi senjata.  Ungkapan yang layak disematkan kepada panwascam. Amanat konstitusi undang-undang penyelenggara pemilu no.7/2017 memberikan tugas dan wewenang tambahan kepada panwascamPanwascam berhak menjadi pemutus terhadap sengketa peserta pemilu. Keputusannya merupakan putusan final mengikat, untuk mendiskualifikasi peserta pemilu, yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang undangan.
            Undang undang no.7/2017 yang juga dikenal dengan penyederhana sistem pemilu ini memberikan tambahan tugas dan wewenang kepada panwascam, seperti tertuang pada pasal 105 ayat a, poin ke 7 bahwa panwascam bertugas memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada bawaslu kabupaten/kota. Panwascam pun diberikan tambahan wewenang yang di antaranya ada 3 wewenang yang membuat panwascam semakin kuat yaitu :
1.     Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pemilu.
Panwascam dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menerima laporan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi dengan cara membuka posko pengaduan, serta menindak lanjuti laporan tersebut jika memang laporan tersebut telah memenuhi syarat, lengkap dengan dua alat bukti dan saksi.
2.     Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikannya hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak pihak yang di atur dalam undang-undang ini.
Dalam hal memeriksa serta mengkaji dugaan pelanggaran pemilu, panwascam dapat mengidentifikasi pelanggaran tersebut, sehingga dapat ditentukan jenis dugaan pelanggarannya. Apakah masuk ke ranah dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, atau masuk ke ranah pidana pemilu. Untuk itu, panwascamdapat merekomendasikan pelanggaran tersebut ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) atau ke Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu)
3.     Merekomendasikan kepada instansi bersangkutan melalui bawaslu kabupaten/kota mengenai hasil pengawasan diwilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Terhadap pihak-pihak yang tertuang didalam undang-undang dilarang ikut dalam kegiatan kampanye maka panwascam akan merekomendasikan temuan ataupun laporan dari masyarakat yang terbukti dengan dua alat bukti dan saksi tetap ikut kegiatan kampanye, seperti ASN ataupun Pejabat BUMD dan BUMN, maka temuan atau laporan tersebut akan di rekomendasikan kepada instansi yang terkait, seperti ASN akan dilaporkan ke BKD.
4.     Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban panwaslu kelurahan/desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu kabupaten/ kota, jika panwaslu kelurahan/desa berhalangan sementara akibat dikenai sangsi atau akibat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.     Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan.
6.     Membentuk panwaslu kelurahan/desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu kelurahan/ desa dengan memperhatikan masukan bawaslu kabupaten/kota.
7.     Mengangkat dan memberhentikan pengawas TPS dengan memperhatikan masukan panwaslu kelurahan/ desa.
8.     Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk hambatan yang dihadapi panwascam dalam melaksanakan tugasnya antara lain:
1.     Sebagian besar masyarakat kurang menyadari pungsi dari pada panwascam, karena masyarakat mengira penyelenggara pemilu itu taunya hanya KPU dan jajarannya.
2.     Kurang minat masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada posko pengaduan yang dibentuk setiap panwascam.
3.     Kurang tepat sasaran sosialisasi mengenai pengawasan yang dilakukan panwascam, sehingga masih banyak masyarakat belum paham mengenai keberadaan panwascam. Kurangnya kesadaran masyarakat bahwasannya mereka merupakan bagian dari pengawasan pemilu itu sendiri.(pengawasan partisipatif).



Saipul, S.I.Kom
Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi

Stisipol Candradimuka Palembang

No comments:

Post a Comment

Bottom Ad [Post Page]