Post Page Advertisement [Top]

adeindraartikel

KONVENSI GOLKAR: Memecah Oligarkhi Parpol?

Parpol: Tirani Oligarkhis

Kecenderungan  Partai untuk demokratis atau oligarkis antara lain ditentukan oleh mekanisme proses pengambilan keputusan dan kultur serta system organisasi partai yang digunakan. Partai politik bisa dikatakan demokratis apabila: 1) Pemimpin partai mengakomodir dan terikat kepada kepentingan seluruh anggota, bukan hanya mengutamakan kepentingan sekelompok kecil disekelilingnya. 2) Pemimpin menikmati dan sejalan dengan sifat progresif ideology, 3) Pemimpin mempunyai tujuan untuk merealisir pembaharuan dan perubahan, bukan hanya bertujuan memelihara stabilitas partai. 4) Prosedur yang berlaku dalam partai berdasarkan pada saling pengertian bukan ditentukan oleh birokrasi partai, dan 5) Partai memberikan perhatian setara pada seluruh anggota, bukan hanya pada sekelompok inti di sekelilingnya saja.

Gambar: Pilihan Kecenderungan Partai

P  A R  T  A  I     P  O  L  I  T  I K


Pemimpin


Progresif
(Ideologi)
Konservatif


Seluruh Anggota
(Kepentingan)
Elit partai

Demokrasi
Perubahan
(Tujuan Elit)
Stabilitas
Oligarkhi

 Organisasi


Ringkas
(Prosedur)
Birokrasi


Anggota & lainnya
(Perhatian)
Kelompok inti


Yang Dipimpin

                         Sumber: Arbi sanit, dalam pengantar, Michels,1984,h.xv
Jika dilihat tabel diatas, maka dapat dilihat jelas bahwa kecenderungan oligarki partai sangat ditentukan oleh dua hal; sistem organisasi partai dan psikologis pemimpinnya. Secara  umum, partai-partai di negara berkembang cenderung termasuk dalam kategori oligarkis. Hal tersebut dikarenakan partainya lebih kearah partai tengah, dimana cirinya menyerupai dua tipe partai; partai massa dan partai elit. Pada semua partai massa, para pemimpin partai membentuk suatu kelompok yang berbeda dengan anggota lainnya. ‘Orang dalam’ (inner circle) ini menyerupai kepemimpinan partai tradisional yang menyelinap di tengah-tengah partai massa. Jarak sosial antara anggota dalam ‘lingkaran inti’ dengan anggota lainnya sangat besar. Anggota inti ini mempunyai tingkat intelektualitas tinggi serta akses teknologi seperti layaknya masyarakat modern, sedangkan anggota lainnya lebih merupakan masyarakat tradisional.
Karena pengambilan kebijakan dalam partai tengah ditentukan oleh pemimpinnya, maka pengaruh ketua umum dan elit partai sangat menentukan bagaimana partai memberikan sikap atas permasalahan yang ada. Bahkan terkadang, kebijakan elit partai bisa mengalahkan system organisasi partai yang telah dibentuk. Karakteristik ini sesuai dengan partai yang oligarkis karena partai hanya mengakomodir kepentingan sekelompok elit saja sehingga prosedur birokrasi yang dijalankan oleh elit partai sangat diutamakan.
Sangat berbeda dengan konsep ideal partai politik yang demokratis, partai politik di Indonesia cenderung oligarkis, terlalu banyak berurusan dengan konspirasi elite, terpisah dari konstituennya, dan tidak mampu menyuarakan aspirasi massa akar rumput. Sebagai pemasok wakil rakyat, masalah mendasar yang dihadapi partai politik dan sistem kepartaian ialah belum bekerjanya berbagai mekanisme partai. Walaupun terkadang ideologi yang diusung tidak seluruhnya konservatif, namun pemimpin partai kebanyakan hanya mengusung kepentingan golongannya saja dan kurang berani melakukan inovasi-inovasi politik. Bahkan, system partai tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Karena system birokrasi yang dikuasasi oleh elit parpol tidak menjalankan prosedur partai berdasarkan saling pengertian anggota, tetapi kebijakan lebih ditentukan oleh pemimpin dan kelompok inti partai.  
            Pimpinan partai sering kali memiliki hak-hak istimewa. Misalnya, sekelompok orang yang menjadi pimpinan partai cenderung untuk menjadi oligarki, feodalistik dan menjadi penguasa tunggal dalam partai. Hak-hak istimewa dimiliki oleh para pemimpin partai, termasuk hak untuk dicalonkan di dalam lembaga-lembaga perwakilan dan dalam kepemimpinan publik. Padahal seharusnya, pemimpin partai menjadi pemuncak dari keinginan rakyat sebagai pemberi mandat politik, bukannya hidup mewah, sangat senjang dengan kehidupan rakyat, jauh dari cita-cita demokrasi dan dari upaya-upaya untuk melakukan inovasi politik.
Parpol di era Reformasi:
Babak Baru Demokratisasi?
            Kejatuhan  Soeharto pada tahun 1998 yang lalu, telah memberikan sumbangan yang besar bagi kehidupan politik nasional, terutama berkaitan dengan jaminan keberlangsungan proses demokratisasi. Dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa reformasi telah melahirkan ratusan partai baru di Indonesia. Banyaknya jumlah partai merupakan asset politik yang tak ternilai bagi suatu bangsa.
Sebagai  ujung tombak demokrasi, peran partai politik sangatlah penting. Tanpa partai politik, maka sudah barang tentu demokrasi akan sulit ditegakkan. Partai politik yang sehat, dengan sendirinya akan membawa kesuburan pada akar-akar demokrasi untuk tumbuh kuat, sehingga tidak memungkinkan untuk dikendalikan lagi oleh mimpi buruk otoritarianisme. 
Sejalan dengan  itu, Golkar mencoba untuk berbenah diri, mencari terobosan–terobosan baru dalam upaya pemulihan citra partai, dari yang oligarkhis menuju kehidupan partai yang demokratis. Satu hal yang sangat berubah dari wajah Golkar yaitu, paradigma baru yakni berubahnya Golkar dari organisasi mesin politik menjadi sebuah partai politik. Golkar pasca pemerintahan Orde Baru berada pada tataran liberalisasi politik. Terjadinya liberalisasi politik ini ditandai dengan terjadinya redefinisi hak-hak politik rakyat, di mana setiap kalangan menuntut kembali hak-hak politiknya yang selama bertahun-tahun dihegemoni oleh rezim Orde Baru. Dengan adanya tuntutan tersebut yang terjadi kemudian adalah euforia kebebasan. Kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan membentuk organisasi.
            Selama lima tahun setelah Indonesia memasuki era reformasi pasca sistem politik otoritarian, terrnyata partai politik justru muncul sebagai benalu demokrasi. Tanpa basa-basi elit partai politik secara leluasa selalu menerjemahkan keinginan masyarakat sesuai dengan persepsi mereka sendiri. Tidak pernah ada mekanisme yang dapat dipertanggung-jawabkan secara paralel guna menjembatani kehendak elit partai politik dengan kehendak konstituennya.  Partai politik ternyata juga gagal mempersiapkan pemimpin sesuai dengan standar yang berorientasi pada masalah, kematangan etis, negarawan, politisi profesi dan teknokrat. Semua itu, dapat dilihat sebagai gagalnya partai politik sebagai lembaga politik dalam melakukan reformasi menuju demokrasi. Partai politik juga gagal secara fungsional, karena posisi strategis tidak diimbangi dengan pelaksanaan fungsinya untuk membentuk pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif. 
            Sementara itu, salah satu tuntutan reformasi untuk melakukan pemilihan presiden secara langsung telah membawa angin segar dalam sistem politik di negeri ini. Hal tersebut terlihat dari Amandemen UUD 1945 pasal 6A ayat 2 yang menentukan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Sesuai dengan ketetapan undang–undang tersebut, maka pencalonan Calon presiden dan calon Wakil Presiden harus dilakukan melalui Partai Politik. Selama  ini yang terjadi adalah Partai Politik cenderung mengedepankan kepentingannya dengan memaksakan ketua umumnya untuk menjadi calon presiden. Golkar sebagai salah satu peserta pemilihan umum 2004 memilih melakukan konvensi untuk menentukan calon presiden dari partai tersebut. Konvensi nasional pemilihan presiden dan wakil presiden yang pernah dilakukan oleh partai golkar, merupakan suatu hal yang baru dalam pemilihan calon presiden dari partai di negeri ini. Konvensi pemilihan presiden dan wakil presiden ini menjadi sangat menarik,  karena dilakukan oleh partai golkar yang selama ini dikenal sangat otoriter dibawah kepemimpinan Soeharto. Terlebih lagi dalam upaya menentukan calon presiden dan wakil presiden. 
            Pemilihan Presiden RI secara langsung ini, dimaksudkan sebagai pendidikan politik bagi rakyat pemilih, agar mereka tahu secara langsung siapa presiden mereka. Sehingga Presiden terpilih adalah Presiden bagi semua rakyat yang memilih, bukan Presiden dari partai politik tertentu yang memenangkan pemilu. Mengingat model pemilihan umum yang bersifat proporsional yang sudah konvensional itu, selain tidak memiliki visi pendidikan politik bagi masyarakat, pemimpin yang terpilih lebih cenderung pada kepentingan partainya. Sebagaimana yang terjadi di negeri kita sepanjang sejarah orde baru maupun dalam orde reformasi.
            Dalam melaksanakan fungsi partai secara optimal untuk melakukan seleksi kepemimpinan, setidaknya ada dua langkah strategis bagi partai. Pertama, merevisi system pengkaderan partai politik. Dengan menitik beratkan pada partai kader, pelatihan kader yang sistematis dan terarah guna membentuk pemimpin yang demoktaris, sekaligus efektif. Selain itu, kemajuan kader perlu dikaitkan dengan posisinya  didalan struktur partai dan kenegaraan. Kedua, dengan merubah system rekruitmen pemimpin partai, dengan cara kompetisi yang lebih terbuka, kualifikasi pemimpin yang lebih berkualitas, dan partisipasi seluas mungkin  warga partai dan rakyat luas. Manifestasinya yaitu, dengan menggunakan system konvensi local dan nasional, system pemilu distrik atau langsung, kualifikasi pribadi dan kepemimpinan calon pemimpin dan partisipasi masyarakat.
            Kompetisi yang sehat dalam interaksi politik akan memaksa elit dan pengurus partai untuk bekerja keras meningkatkan, membuktikan kemampuan serta kontribusinya bagi rakyat dan Negara. Tentunya dengan persaingan yang jujur, elit dan pengurus partai harus mengembangkan inovasi dan inisiatif dalam menjalankan tugas. Sehingga membawa perubahan dan pembaruan. Jadi dengan  kompetisi yang sehat, dapat dipastikan akan terjadi perbaikan fungsi sekaligus mendorong reformasi partai politik. 

Konvensi Golkar:

Sebuah terobosan?

            Konvensi yang pernah dilakukan oleh partai golkar, sebenarnya tidak lain daripada pertemuan atau rapat besar, sebuah acara yang lebih kita kenal dengan konferensi atau musyawarah nasional. Adapun tujuan utama dari konvensi adalah untuk menyatukan dukungan dari anggota partai terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih pada saat itu. Hal itu berarti hanya akan ada sepasang calon dari setiap partai, sehingga terpecahnya dukungan suara dapat diantisipasi. Disisi lain, dalam konvensi juga ditetapkan palatform politik yang bersangkutan. Landasan inilah yang akan menjadi haluan presiden, jika yang bersangkutan menang dalam proses pemilihan kelak.
            Menurut salah seorang guru besar ilmu politik dari Rutger University Amerika Serikat, Gerald M. Pomper, selain berfungsi sebagai alat untuk menyaring kandidat calon presiden, konvensi partai juga berfungsi memiliki tiga fungsi yang lain: pertama, melahirkan aturan-aturan seleksi bagi rekruitmen dan keanggotaan partai. Kedua, wadah untuk memeuhi electoral suara dan memenangkan pemilu. Fungsi ini bahkan menjadi paling menarik di era sekarang, karena pemilu diliput secara nasional oleh banyak media baik cetak maupun elektronik, serta selalu menyita perhatian publik. 
Ketiga, konvensi dilakukan untuk menetapkan platform partai yang biasanya didasarkan pada aksi-aksi pemerintah yang sedang berkuasa. Isu-isu nasional seringkali menjadi sorotan untuk kemudian menjadi agenda konvensi. Sebagai contoh, oposisi Partai Republic terhadap perbudakan pada tahun 1865, isu hak-hak sipil pada tahun 1948 yang dipromosikan Partai Demokrat dan kampanye anti perang Vietnam pada tahun 1968 yang juga oleh Partai Demokrat. 
Konvensi Nasional yang digagas oleh Partai Golkar mirip dengan Konvensi Nasional yang berlangsung di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Konvensi Nasional yang dilangsungkan selama satu tahun terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah tahap nominasi yang melibatkan seluruh calon setelah melalui  debat publik, kemudian akan dipilih oleh konstituen partai. Lalu, pada tahapan akhir, akan meliputi  nominasi seluruh Negara, yaitu calon presiden dan wakil presiden yang terbanyak memperoleh suara dalam konvensi nasional, akan menjadi kandidat presiden dan wakil presiden dari partai yang melangsungkan konvensi, baik dari Partai Republik maupun Partai Democrat.   
Konvensi  Nasional yang dilakukan Partai Golkar dalam rangka menghadapi pemilihan presiden dan wapres secara langsung oleh rakyat pada pemilihan tahun 2004, ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa dalam menjaring capres dan cawapres dilakukan secara demokratis. Pendekatan ini dilakukan karena didasari pemikiran bahwa yang akan dicalonkan adalah presiden dari rakyat dan negara Indonesia, bukan Presiden Partai Golkar sehingga perlu dilakukan secara terbuka dan demokratis guna menemukan putra terbaik. Dan tentunya terobosan (konvensi nasional) itu  diharapkan akan mendapat simpati serta dukungan dari banyak kalangan, sehingga memberikan opini yang positif.
Akan tetapi, perubahan yang terjadi pada aturan main seperti mengubah SK. Panitia Konvensi menurut Hendardi, merupakan manipulasi atas demokrasi. Melalui “konvensi”, Partai Golkar sepertinya ingin menyatakan kepada publik bahwa mereka telah melakukan pendidikan demokrasi”. Namun sebenarnya menurut Eep masih banyak lubang dalam aturan main konvensi yang menguntungkan Akbar selaku ketua umum partai golkar.
             Sementara itu, Saiful Mujani melihat bahwa dengan ikut sertanya Akbar Tanjung yang juga ketua umum partai Golkar dalam konvensi tersebut, maka sudah barang tentu akan terjadi irasionalitas politik, karena para loyalis Akbar akan melakukan bunuh diri politik dari pada sebaliknya. Hal tersebut karena yang punya suara dalam konvensi tersebut  adalah para elit partai Golkar (pusat dan daerah) yang relatif terjangkau oleh Akbar lewat hierarki organisasi partai. Juga kemungkinan melalui patron-klien Akbar dengan elite Golkar di pusat dan daerah. Atau mungkin juga rasa hutang budi yang  tidak hanya dirasakan oleh inner circle Akbar di pusat, tapi juga oleh kader–kader Golkar didaerah. 
            Kelemahan lain yaitu, belum adanya jaminan bahwa suara pengurus kecamatan di konvensi Kabupaten/Kota akan sampai ke konvensi provinsi maupun nasional. Kalau kelemahan tersebut tidak disempurnakan, menurut Rizal Mallarangeng oligarki masih terjadi, karena suara konvensi  lebih banyak ditentukan oleh pengurus/elit partai di tingkat kabupaten, propinsi, dan pusat. Jadi bukan oleh akar rumput, yaitu para pengurus partai di tingkat kecamatan yang jumlahnya sangat banyak. 
            Senada dengan itu, Eep Saefullah fatah menyimpulkan bahwa konvensi nasional yang tengah dilangsungkan oleh Partai Golkar tidak demokratis karena 4 (empat) alasan. Pertama, konvensi tidak punya kedudukan politik dan hukum yang kuat dalam  tata organisasi partai, karena tidak diatur dalam AD dan ART partai. Kedua, hasil konvensi  tidak memiliki kekuatan yang tetap. Ketiga, tidak adanya kompetisi yang sehat. Hal tersebut ditandai dengan tidak demokratisnya struktur suara, dan tidak tegasnya pembedaan antara pembuat aturan, wasit, panitia, peserta dan kandidat, serta penetap hasil konvensi. Dan keempat, tidak adanya desentralisasi partai, karena desentralisasi tercermin dalam tiga tahapan pertama konvensi (penjaringan, penyaringan dan pemilihan) akan tetapi diaborsi ditahapan keempat (penetapan) dengan diambil alihnya otoritas penetapan oleh DPP.
            Akan tetapi, Rizal Mallarangeng berpendapat lain. Menurutnya dalam konvensi ini  kita sedang berhadapan dengan sebuah ketidakpastian. Di terra incognita ini, segala hal mungkin terjadi, termasuk tersingkirnya Akbar dari konvensi. Hal itu karena setelah berjalan, ternyata konvensi memiliki dinamika sendiri yang tidak dapat dikontrol oleh siapapun. Meskipun pembentukannya mungkin tidak sesuai dengan niat para malaikat, akan tetapi konvensi ini ternyata menjadi panggung demokrasi yang menarik.
            Dari perdebatan tersebut diatas, maka untuk mengetahui apakah seluruh rangkaian proses konvensi nasional yang tengah dilakukan oleh partai golkar telah berlangsung secara demokratis atau belum, maka dapat diketahui dengan melihat beberapa hal berikut: Pertama, menilai tingkat demokrasi melalui tata tertib serta aturan –aturan dalam konvensi golkar. Kedua, menelusuri seluruh proses konvensi, mulai dari tahap pembentukan panitia, bagaimana panitia dibentuk, bagaimana panitia bekerja hingga bagaimana kandidat datang lalu melakukan  pendaftaran, seleksi hingga tahap penetapan calon. Dan ketiga, melihat hasil konvensi serta implikasinya bagi partai golkar, jangka pendek apakah semua peserta menerima hasil konvensi dan bagaimana kandidat terpilih berinteraksi.

Fungsi  partai:

Harapan yang Belum Terjawab
Dalam teori demokrasi modern, partai politik dipandang sebagai sarana kelembagaan yang utama untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Partai politik dianggap mampu memainkan peranan menyeluruh; sebelum, selama dan sesudah pemilu. Partai merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota - anggotanya mempunyai orientasi, nilai – nilai dan cita- cita. Adapun tujuan dari kelompok ini yaitu: untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya secara konstitusional/legal untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan mereka.  Sebagai organisasi, partai politik berfungsi untuk mengartikulasikan kepentingan dan tuntutan rakyat. Partai politik dibentuk untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan mengajukan calon – calon untuk jabatan publik. Jadi aktivitas partai tidak dapat dipisahkan dengan peran yang berhubungan dengan pengelolaan negara.
Dengan demikian, partai politik bertindak sebagai instrumen perwakilan dan sarana untuk menjamin pergantian pemerintahan secara teratur dan tanpa pergolakan yang dapat menghancurkan keseluruhan sendi – sendi masyarakat dan negara yang sudah mapan. Sementara itu, partai sendiri mempunyai fungsi tersendiri, yakni meliputi : representasi (perwakilan), konversi dan agregasi, integrasi (partisipasi, sosialisasi dan mobilisasi), persuasi, represi dan rekruitmen  (pengangkatan tenaga – tenaga baru), dan pemilihan pemimpin, pertimbangan – pertimbangan dan perumusan kebijaksanaan, serta kontrol terhadap pemerintah. 
Partai  politik merupakan suatu sarana untuk mempertahankan kekuasaan, menyelesaikan perselisihan, memilih tokoh – tokoh pimpinan yang berwibawa yang mampu menciptakan persatuan diantara kekuatan – kekuatan sosial yang ada, komunitas tersebut seperti yang dikatakan oleh Durkheim, harus memiliki persatuan dan kesatuan solidaritas mekanik. Semua orang yang melibatkan diri dalam suatu tindakan politik dapat diasumsikan bahwa mereka adalah juga anggota berbagai kelas sosial. 
Dalam suatu masyarakat majemuk, tidak satupun kekuatan – kekuatan sosial dapat memerintah tanpa membentuk partai politik, dimana kekuasaan yang berada dalam setiap kelompok harus dilaksanakan melalui partai politik yang dapat memperluas, memperlunak serta mengarahkan kembali kekuasaan sehingga pengaruh satu kekuatan sosial akan sejajar dengan yang lain. Jadi pembentukan partai politik harus merupakan atau mencerminkan konsensus moral dan kepentingan timbal balik.
Apabila dilihat dari fungsi partai, maka ada hubungan yang erat antara partai dengan konstituen. Hal itu karena partai berfungsi sebagai wadah yang mentransformasikan kepentingan dan tuntutan menjadi kebijaksanaan dan memperoleh kontrol terhadap alat–alat pemerintah agar dapat melaksanakan kebijaksanaan–kebijaksanaan tersebut. Dengan  kata lain, partai–partai politik selain merekrut, mencalonkan dan berkampanye untuk memilih pejabat pemerintah, juga menyusun program kebijakan serta mendidik masyarakat tentang isu–isu umum, juga menyediakan struktur dan aturan bagi debat politik dimasyarakat.
Sejalan dengan itu, teori hubungan kepentingan menunjukkan bagaimana struktur–struktur dalam masyarakat mengartikulasikan kepentingan utamanya dan bagaimana partai, dalam berusaha untuk memperoleh dukungan, merumuskan program–program yang memenuhi tuntutan dari struktur tersebut. Dalam hal ini, partai menjalankan dua fungsi penghubung yang saling terkait : disatu sisi, partai menyatakan tuntutan-tuntutan dari berbagai struktur sehingga menjadi sebuah program umum dan sebaliknya, partai merangkul semua warga negara kedalam sistem politik dengan meminta mereka memberikan dukungan terhadap program partai. Jadi partai juga menjadi penyedia informasi dan mempersatukan orang–orang yang memiliki kepercayaan, kepentingan, dan aspirasi politik yang beraneka ragam.
            Partai merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota - anggotanya mempunyai orientasi, nilai – nilai dan cita- cita. Adapun tujuan dari kelompok ini yaitu : untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya secara konstitusional/legal untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan mereka.  Sebagai organisasi, partai politik berfungsi untuk mengartikulasikan kepentingan dan tuntutan rakyat. Partai politik dibentuk untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan mengajukan calon – calon untuk jabatan publik. 
Dengan demikian, aktivitas partai tidak dapat dipisahkan dengan peran yang berhubungan dengan pengelolaan negara. Partai  politik bertindak sebagai instrumen perwakilan dan sarana untuk menjamin pergantian pemerintahan secara teratur dan tanpa pergolakan yang dapat menghancurkan keseluruhan sendi – sendi masyarakat dan negara yang sudah matang.


Ade Indra caniago, S.E., M.I.Pol
Dosen Magister Komunikasi 
Stisipol Candradimuka



DAFTAR PUSTAKA
A. Malik Haramain dan MF. Nur Huda Y, “Mengawal Transisi, Refleksi atas Pemantauan Pemilu 1999”, Jakarta:UNDP-JAMPPI PB PMII,2000.
A. H. Somjee : “Hubungan-hubungan kepartaian daan akomodasi konflik dalam demokrasi India”, dalam. Ichlasul Amal, dalam kata pengantar, “ Teori – teori Mutakhir Partai Politik “, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988.
Bambang Cipto, “Politik dan Pemerintahan Amerika”, Lingkaran, Yogyakarta, 2003
Duverger : 1959. Maurice Duverger, Partai Politik dan Kelompok Penekan, Terj. Dra. Laila Hasyim, PT Bina Aksara, 1984       
Eep Saefulloh Fatah “Menuntaskan Perubahan (I) Catatan Politik 1998-1999”, Bandung, Mizan, 1998.
Ichlasul Amal, dalam kata pengantar, “Teori – teori Mutakhir Partai Politik“, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988. 
Larry Diamond dan Richard Gunther, “ Political Parties and Democracy “, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2000.
Lili Romli, “Potret buram partai politik di Indonesia” dalam “Menggugat Partai Politik”, Mahrus Irsyam, Lili Romli  (Ed),  Jakarta : LIP FISIP UI, 2003.
Miriam  Budiarjo, “Dasar – dasar Ilmu Politik“, Gramedia, Jakarta, 2001.
Michels,”Partai Politik : Kecenderungan Oligarkis dalam Organisasi ”, Jakarta, rajawali, 1984.
Roy. C. Macridis : “Sejarah, Fungsi Dan Tipologi Paartai dalam. Ichlasul Amal”, dalam, “Teori – teori Mutakhir Partai Politik“, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988.
Sukarna, “ Sistem politik Indonesia III “, Mandar maju, Bandung 1992. 
Pipit R. Kartawidjaya, & Mulyana W. Kusumah., “Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden : Suatu Studi Banding”, KIPP Eropa
Laporan Program Pemantauan parlemen, “Tinjauan Kritis Respon parlemen Terhadap Masalah Pemilihan Presiden Langsung”, Jakarta: INSIDE, 2001.
Tim Penelitian Sistem Pemilu, “laporan Penelitian Sistem Pemilihan Umum di Indonesia,” Laporan Penelitian tidak diterbitkan, Jakarta: LIPI,1995. Dikutip dari, Ibid.

Surat Kabar, Majalah Mingguan, dan Jurnal
AFKAR, Vol. IV. No. 2, 1997.
Majalah Kandidat, Edisi, No. 01 Agustus 2003. 
Majalah kandidat, Edisi 03 Oktober 2003
Majalah Tempo, edisi 28 april 2003.
Majalah Tempo, edisi 28 September 2003.
Koran Tempo, 28 Juli 2003
Suara Karya, 24 juli 2003.
Kompas, 05 Agustus 2003.
Kompas, 11 Agustus 2003.    
Kompas, 13 Agustus 2003 
Kompas, 14 Agustus 2003.

No comments:

Post a Comment

Bottom Ad [Post Page]