Post Page Advertisement [Top]

artikelhendra

Kegairahan Politik Bursa Capres-Cawapres

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah usai, dari sisi penyelenggaraan berlangsung lancar, aman dan damai. Demokrasi Indonesia semakin bergairah, dan masyarakat semakin dewasa dalam menyikapi berbagai perbedaan pandangan dan pilihan politik. Politik identitas sudah tak laku, black campaign juga sudah tak mempanmungkin ini saatnya demokrasi Indonesia mekar dan keluar dari kepompong konsolidasi demokrasi yang sudah berlangsung dua dasawarsa sejak reformasi 1998.
Setelah Pilkada, kontestasi politik yang lebih besar berikutnya akan segera dimulai. Yaitu pemilihan umum legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden dan waki presiden (Pilpres-wapres) 2019. Dua agenda kontestasi politik ini menjadi pusat perhatian seluruh anak bangsa, karena akan menentukan arah perjalanan Indonesia berikutnya sebagai salah satu bangsa penganut sistem demokrasi terbesar di dunia.
Salah satu magnet kontestasi politik itu adalah Pilpres. Karena pada konteks Pilpres, kontestasi politik meninggikan eskalasi pergerakan energi berbagai elemen bangsa. Utamanya elit politik dan partai politik sebagai kendaraan politik yang akan mengusung para kandidat. Seperti di ketahui “drama” kontestasi politik jelang pilpres ini sudah dimulai saat pengesahan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Juli 2017 lalu. Di mana gugatan hukumnya (judicial review) di Mahkamah Konstitusi masih berlangsung hingga kini.
Keputusan krusial dari pengesahan UU Pemilu, oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setelah pembahasan yang panjang, adalah penetapan ambang batas angka presidential threshold 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara sah secara nasional yang dihitung berdasarkan hasil Pemilu 2014. 
Koalisi partai pendukung pemerintah berhasil memenangkan voting pengesahan UU tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemimpin koalisi pemerintah bersama partai koalisi lainnya; Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan partai non parlemen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memastikan pengesahan UU tersebut sesuai dengan “keinginan” pemerintah dan partai koalisinya.
Reaksi keras muncul dari kubu partai non koalisi, utamanya dari Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Kedua partai bahkan menolak pengesahan RUU Pemilu 2019 pada Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 21 Juli 2017 lalu. Demokrat dan Gerindra melihat, ambisi kekuasaan mengalahkan logika. Jika dipaksakan, akan berbahaya bagi masa depan demokrasi. RUU Pemilu misalnya, memaksakan presidential threshold, berapapun angkanya, bertentangan dengan konstitusi dan akal sehat. 
Dalam pandangan kubu Gerindra dan Demokrat, hasil pemilihan anggota legislatif pada tahun 2014 yang sudah digunakan untuk pemilihan presiden di tahun yang sama, kembali akan dipakai untuk Pemilihan Presiden Tahun 2019. Padahal, hasil pemilu hanya berlaku untuk satu periode. Pembelaan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa presidential threshold sudah lama digunakan dan baru sekarang ditolak, semakin menambah kencang pertentangan politik pada konteks itu
Menurut Demokrat dan Gerindra, logikanya sangat jelas, dulu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tidak serentak. Sehingga hasil Pemilu Legislatif (Pileg) bisa digunakan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres). Sementara saat ini, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara serentak. Poinnya adalah bagaimana menerapkan threshold di saat pemilihan legislatif diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilihan presiden? Logikanya tidak tidak mungkin. Tapi pemerintah dan partai koalisinya tetap ngotot dan memutuskan untuk memakai threshold hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014. 
Ini artinya, menurut Gerindra dan Demokrat,memberlakukan hasil Pemilu Legislatif 2014 selama sepuluh tahun, yakni untuk Pemilihan Presiden 2014 yang sudah berlalu; dan nanti sekali lagi untuk Pemilihan Presiden 2019. Padahal, konstitusi menetapkan bahwa masa berlaku hasil pemilihan umum adalah lima tahun.
Berdasarkan peristiwa itujika dicermati bahwa eskalasi politik jelang Pileg dan Pilpres 2019 sudah mulai meninggi. Tapi seiring perjalanan waktu, perdebatan kini tidak lagi terfokus pada soal UU Pemilu yang juga mengatur ketentuan Pilpres. Tapi pergeseran konteks kontestasi politik jelang Pilpres, sudah mengarah pada tiga pertanyaan kunci. Pertama, siapa yang akan menjadi cawapres pendamping Jokowi? Keduaapakah Prabowo akan tetap maju sebagai capres dan siapa cawapres yang akan mendampinginya? Dan, ketiga, apa mungkin akan terbentuk poros koalisi ketiga? Di tengah kekhawatiran apakah mungkin kubu Prabowo berhasil mencapai kesepakatan dan membentuk poros koalisinyadengan PKS dan PAN?
Walaupun banyak pihak yang meprediksi bahwa “pertarungan” politik Jokowi-Prabowo jilid II akan berulang pada Pilpres 2019tapi prediksi itu mulai merumit dan melahirkan labirin politik yang makin meliuk dan hanya akan diketahui ujungnya menjelang tahap akhir penetapan pasangan presiden dan wakil presiden ke KPU.
Saat ini Jokowi bersama PDIP sudah disibukkan untuk memilih siapa yang pantas mendampinginya sebagai cawapres. Nama-nama Ketua Umum Parpol koalisi pemerintah muncul sebagai pilihan yang ditawarkan ke publik. Jokowi dan PDIP terus “didesak” untuk segera menetapkan pilihan dan mengumumkannya ke hadapan publik. Agar masyarakat dapat segera menilai dan tak tersesat dalam menentukan pilihannya nanti. 
Di sisi yang lain kubu Prabowo masih melakukan “safari politik” untuk mencukupkan dukungan pencalonannya.Apakah Prabowo akan tetap “ngotot” mengajukan diri sebagai capres? Ataukah Prabowo akan memilih menjadi king makerdengan memunculkan calon alternatif seperti yang di tawarkan (dan dikehendaki) kubu Demokrat? Semua masih mungkin terjadi, termasuk ketika (misalnya) Prabowo “pasrah” menjadi cawapresnya Jokowi. Mungkin saja kan? Jika berangkat dari pemikiran dan fakta; bahwa politik itu sangat dinamis.
Kubu demokrat tak kalah “gesit”, elit partai mercy ini terus melakukan lobi-lobi politik ke berbagai kalangan dengan menawarkan poros baru untuk memunculkan capres dan cawapres alternatif. Dua partai Islam (tengah) PKS dan PAN juga masih “galau” secara politis, dengan belum menentukan sikap dan melabuhkan pilihan koalisi politiknya. Elit-elit PKS memasang target cawapres, demikian halnya PAN masih keukeuh menawarkan Zulkifli Hasan (Zulhas) sang Ketum untuk menjadi cawapres juga. Belakangan politisi senior PAN, Amien Rais malah membuat pernyataan akan maju juga sebagai capres. 
Skenario politik mana yang jadi kenyataan? Kita tunggu saja dengan penuh “kegairahan”. Potret hasil kontestasi dalam Pilkada lalu, sedikit banyak memengaruhi konstelasi politik (termasuk ruang koalisi) menjelang Pilpres dan pileg 2019. Sembari terus berharap, bahwa dalam bursa politik capres-cawapres yang penuh gairah ini, akan semakin banyak calon pemimpin alternatif, muda, visioner, negarawan dan anti korupsi yang lahir dan muncul sebagai buah dari kegairahan demokrasi kebangsaan di era milenial.
Sehingga kontestasi politik, khususnya pada konteks memilih pemimpin bangsa, tidak lagi menjadi arena konfliktual politik para elit, tetapi mekar dan mengembang menjadi spirit baru dalam melahirkan pemimpin yang betul-betul mau dan mampu menjadi “ksatria pilih tanding” untuk memimpin bangsa dengan kejujuran. Kontestasi politik tidak boleh lagi melahirkan pertentangan dan kebuntuan, apalagi meretakkan serat-serat persatuan bangsa. Kontestasi politik memilih pemimpin mesti dijadikan ajang untuk mempersatukan seluruh elemen anak bangsa. 

Dr. Hendra Alfani
Dosen Magister Komunikasi Stisipol Candradimuka, Palembang 
Dosen FISIP UNBARA, Baturaja
Direktur Eksekutif Lingkar Prakarsa
Opini ini pernah dimuat di Harian Sumatera EkspresPalembang, 9 Juni 2018

No comments:

Post a Comment

Bottom Ad [Post Page]