Post Page Advertisement [Top]

artikeljehan

Jual Beli Data Pribadi

Pada sabtu 30 november 2019, saya berada di dalam kelas perkuliahan. Saat kuliah sedang berlangsung  pengajar saya sedang membahas persoalan big data dalam diskusi cukup argumentatif dan hangat. Terlintas dalam pikiran saya, bahwa permasalahan menyangkut big data terjadi juga di tahun ini. Kasus itu pun  viral di media social twitter yang menyangkut infomasi soal jual beli KTP (Kartu Tanda Pendudduk), KK (Kartu Keluarga) dan identitas pribadi. 
Informasi awal, saya peroleh di media Youtube yang tidak sengaja saya tonton. Lantas, saya mencari dan mendapatkan berbagai informasi mulai dari media online dan media social twitter. Pukul 1.46 Am bertepat pada tanggal 26 Juli 2019, saya menemukan salah satu akun twitter sedang viral akibat cuitanya pemiliknya Hendra Hendrawan (23) dengan nama akun Twitter @hendralm.  Setelah saya cek memang cuitan akun tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan detik.com pada, Sabtu (27/7/2019). 
Kejadian jual beli KTP dan KK yang ditemukan Hendra membuat dia kaget Hendra mengetahui jual beli data ini disebabkan ada rekannya ditipu salah satu anggota yang bergabung dalam grup facebook, Hendra pun iseng bergabung di grup facebook itu, saat dilihatnya ternyata banyak masyarakat yang melakukan jual beli identitas KTP & KK. Tidak hanya itu, unaggahan foto lengkap dengan foto selfie orang dengan KTP. Banyak masyarakat membeli data ini digunakan untuk regristrasi No Hp, pinjaman online, daftar paylater ataupun penipuan. 
Pada saat Hendra mulai mencuitkan berita ini, dia sudah dikeluarkan dari grup bertepat di hari yang sama, saat dia berbagi cuitan di twitter. Grup itu pun berganti nama. Seperti yang dia jelaskan pada saat telpon interaktif bersama pembawa berita CNN Indonesia. Youtube channel milik CNN Indonesia yang diunggah pada 30 Jul 2019, Hendra juga merasa kuatir disebabkan bisa merugikan masyarakat.
Sangat berbahaya, bila data tersebut disalahgunakan di tangan orang tidak bertangung jawab. Penjelasan Hendra membuat masalah ini memiliki relasi dengan spam messagetelemarketing, ataupun penipuan marak terjadi saat ini. Masyarakat tidak nyaman, karena data personal ini bersifat pribadi, tetapi orang lain dapat mengetahuinya secara bebas.
            Media online Kumparan, melakukan investigasi dengan mencari oknum penjual data. Didapatkan oleh tim Kumpara para oknum penjual data tidak malu-malu untuk melakukan aksi jual beli melalui media onlinesocial mediadan situs jual beli. Penjual juga menerima permintaan jenis data yang diinginkan pembeli, tim Kumparan membeli data prioritas yang berisi 1000 data lengkap hingga nama ibu kandung. Data ini dibandrol denga harga Rp 350.000. Data ini dapat diperoleh hanya hitungan detik setelah melakukan pembayaran. (Youtube chanel Kumparan/ Awas Sindikat Pencurian Data Pribadi/ 28 Jul 2019).
            Pertanyaan masyarakat darimana mereka mendapatkan data ini? Kebanyakan data didapatkan dari bank ketika kita mengisi formulir pendaftaran kartu kredit ketika pengisian kolong persetujuan.  Isi tulisan persetujuan ini berisi “Saya setuju data pribadi saya dugunakan untuk tujuan crosselling kepada partner/ pihak ketiga/ pihak terafiliasi lainya, sehingga informasi penawaran produk, jasa dan program menarik dapat saya manfaatkan.”            Selain itu, data juga didapatkan dari pembuatan member, incomers, pengunaan telpon seluler dan layanan online lainya. awal mula pertukaran data ini hanya untuk perseorangan untuk mencapai target marketing. Adapun data didapatkan dari pihak ketiga seperti vendor yang berkerjasama dengan bank. Untuk bandrol harga tergantung dengan kelengkapan data, bila data lengkap hingga NPWP maka data akan di jual Rp500/data. Bila data itu valid maka harga akan mencapai Rp600/data. Keuntungan yang didapat juga fantastik.  Dapat mencapai lebih dari 200 juta rupiah perbulan. (Youtube chanel Kumparan/ Awas Sindikat Pencurian Data Pribadi/ 28 Jul 2019).
            Ombudsman RI juga melakukan keritik terhadap perjanjian yang dilakukan oleh Discapil, disebabkan sudah banyak keluhan masyarakat atas spam message, penipuan, penawaran dan lainya, apa yang terjadi bila data Discapil di gabungkan dengan data pihak swasta lalu diolah menjadi data jualan, terkadang hal seperti ini sering tidak terpikirkan himbau Alvin Lee anggota Ombudsman RI.
            Sejak tahun 2013 Dinas kependudukan dan catatan sipil menjalin kerjasama dengan pihak swasta dengan menyalurkan data ke 1227 pihak swasta. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kejahatan, mencegah fraud, pemalsuan dokumen dan mendorong memajukan layanan digital. Hal itu pun sesuai dengan UU No.24 tahun 2013 tentang adminduk (administrasi kependudukan) dan secara resmi juga diatur dalam permendagri 61 th 2015. Zudan Arif Fakhrullah (Dirut Jendral Discapil) juga menegaskan bahwa akses yang digunakan pihak swasta dapat diketahuin pihak Discapil, Semua kegiataan terlihat siapa yang sedang membuka dan mengambil data. Jadi bila mereka keluar jalur dapat diketahui siapa yang mengambil data, sebab semua akses mengunakan password. Ditegaskan kembali oleh Zudan bagi lembaga pengguna data yang diberikan Discapil, bila data dibocorkan maka akan dikenakan hukuman pidana dan dicabut kerjasamanya. (Detik.com/ sabtu/ 27 juli 2019 13.53)
            Budaya kita belum terbiasa dalam melindungi privasi seperti KIA (Kartu Identitas Anak). Ketika kartu itu muncul, banyak orang tua yang membagikan foto KIA beserta foto anaknya sambil memegang KIA di media social.  
            Ada juga memakai stiker di mobil dengan jumlah keluarga, menempelkan stiker instansi sekolah dan lainya. Di negara lain sudah banyak hibauan atau kesadaran masyarakatnya sendiri. Soalnya, ini dapat menganggu sifat privasi dan memudahkan orang untuk bentindak kejahatan ataupun keisengan. Sebab itu,  sebagai masyarakat juga harus bijak di tengah kenyataanya bahwa hak kita sebagai WNRI belum sepenuhnya di lindungi. seperti kita mengisi fom pendaftaran, kartu kreadit, paylaterincomers dan lainya diharapkan kita membaca ketentuan penguna. Walaupun peranan terbesar untuk menjaga identitas pribadi kita adalah Discapil, tetapi pihak perusahaan swasta  terkait juga turut adil dalam pertangung jawaban data pribadi masyarakat dan termasuk kita sebagai pemilik identitas.



Jehan M 
061901015
Magister Ilmu Komunikasi
Stisipol Candradimuka Pelambang





No comments:

Post a Comment

Bottom Ad [Post Page]